PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang akan mulai berlaku tanggal 14 Januari Tahun 2005 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;

2. bahwa pelaksanaan Undang-Undang tersebut memerlukan pemahaman dan berbagai kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah maupun lembaga peradilan;
3. bahwa memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih diperlukan waktu yang cukup guna menjamin pencapaian tujuan yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
4. bahwa apabila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan pada waktu yang telah ditentukan, akan menghambat penyelesaian perselisihan dan dapat mengganggu hubungan industrial;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  1 TAHUN  2005 TENTANG

PENANGGUHAN MASA

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG

PENYELESAIAN PERSELSIIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

I.   UMUM

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Undangundang ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan proses perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Dalam Undang-undang Nomor 2

Tahun 2004 ini diatur keberadaan berbagai kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang salah satunya adalah pengadilan khususu hubungan industrial yang berada pada peradilan umum, yang selama ini tidak dikenal dalam sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia.

Oleh karena sistem yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 akan menggantikan sistem penyelesaian hubungan industrial yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1957 yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, maka perlu persiapan yang matang. Persiapan tersebut meliputi sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.

e. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menangguhkan saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGUHAN

MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR

2 TAHUN 2004            TENTANG    PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

Apabila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan pada waktu yang telah ditentukan, sementara belum ada kesiapan dari institusi yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka akan berdampak

terganggunya suasana hubungan industrial yang dapat berdampak negatif bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena di satu pihak lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, namun di pihak lain ketentuan hukum yang selama ini dipakai sebagai dasar dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UndangUndang Nornor 22 Tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Sw asta, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sebagai akibatnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah (P4D) tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan dimaksud.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan surat Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden Republik Indonesia Nomor KMA/674/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 perihal Penundaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Pemerintah berpendapat adanya kesamaan pemahaman dengan Mahkamah Agung untuk menangguhkan pemberlakuan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut selama 1 (satu) tahun, yang semula tanggal 14 Januari 2005 menjadi tanggal 14 Januari 2006.

Karena perubahan masa berlaku suatu Undang-Undang harus diatur juga melalui

PASAL 1

Menangguhkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) selama 1 (satu) tahun yang semula tanggal 14 Januari 2005 menjadi tanggal 14 Januari 2006.

PASAL 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang yang memerlukan waktu pembahasan cukup lama, sementara saat mulai berlakunya Undang-Undang tersebut, yaitu tanggal 14 Januari 2005 sudah semakin dekat, maka penangguhan waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.

II.  PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Dengan ketentuan ini, maka UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 2006.

PASAL 2

Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Dr. HAMID AWALUDIN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4468

PRESIDENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA

EXPLANATORY NOTES ON GOVERNMENT REGULATION

IN LIEU OF ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 YEAR 2005

CONCERNING

POSTPONING THE EFFECTIVITY OF

ACT NUMBER 2 YEAR 2004

ON INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE SETTLEMENT

GOVERMENT REGULATION IN LIEU OF

ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 YEAR 2005

CONCERNING

POSTPONING THE EFFECTIVITY OF

ACT NUMBER 2 YEAR 2004

ON INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE SETTLEMENT

WITH THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

1. That Act No.2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, which will be effective on 14 January 2005 is intended to provide service on the industrial relations dispute settlement in fair, prompt, fair, and inexpensive manner;
2. That the implementation of the Act requires understanding and readiness of facility, infrastructure, human resources, both in the government side and court institution;
3. That in view of points a and b, time is required to ensure the achievement of the objectives as meant in the Act No.2 of 2004;
4. That if the Act No.2 of 2004 takes effect as it is planned, it will hamper the dispute settlement and disturb the industrial relations;

EXPLANATORY NOTES ON

GOVERNMENT REGULATION

IN LIEU OF ACT

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 YEAR 2005

CONCERNING

POSTPONING THE EFFECTIVITY

OF ACT NUMBER 2 YEAR 2004

ON INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE SETTLEMENT

I. GENERAL

Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement which was promulgated on 4 January 2004 constitutes one of the fundamental changes of the industrial relations dispute settlement process in Indonesia. The Act is formulated in order to realize a prompt, precise, fair, and inexpensive process of the industrial relations dispute settlement.

Act number 2 Year 2004 regulated the existence of various industrial relations dispute settlement institutions, one of them is special court on industrial relations in the general court, which is yet unknown in the labor dispute settlement system in Indonesia.

Therefore, the system regulated under the Act Number 2 Year 2005 will replace the existing industrial relations settlement system in Indonesia since 1957, i.e., the effectivity of Act Number 22 Year 1957 concerning Labor Dispute Settlement. For such purpose, preparation is needed. The preparation includes facility and infrastructure, and appropriate human resources both in quality and quantity.

If the Act Number 2 Year 2005 takes effect at the stipulated time, meanwhile the preparation from the responsible institution of the industrial relations dispute settlement is not ready, it will cause disturbance for the industrial relations condition and has negative impact for the economic recovery efforts in Indonesia. This can be happen due to at one side the industrial relations dispute settlement institutions based on the Act Number 2 Year 2004 has not yet able to implement their

e. That based on the considerations as mentioned in letter a, letter b, letter c, and letter d, it is required to postpone the effectivity of the Act No. 2 year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement through a Government Regulation in Lieu of Act.

In view of:

1. Article 22 subsection (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Act No.2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement ( State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 6, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4356);

DECIDING

To Stipulate:

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF ACT

CONCERNING POSTPONING THE EFFECTIVITY

OF ACT NUMBER 2 YEAR 2004 ON THE

INDUSTRIAL RELATIOS DISPUTE SETTLEMENT

tasks and functions, however in other side, the legal provisions use as the basis in settlement of industrial relations dispute as regulated in the Act Number 22 Year 1957 concerning Labor Dispute Settlement and Act Number 12 Year 1964 concerning Employment

Termination in Private Companies, have been revoked by the Act Number 2 Year 2004. As the consequences, Central Labor Dispute Settlement Committee (P4P) and Regional Labor Dispute Settlement Committee (P4D) have no authorities to settle the labor dispute.

In view of the above and after consider the letter of Supreme Court Head to the President of the Republic of Indonesia Number KMA/674/XII/2004 dated 10 December 2004 regarding Postponing the Effectivity of the Act Number 2 Year 2004, the Government is in the opinion that there is similar understanding with the Supreme Court to postpone the effectivity of the Act.

Based on the considerations above, it is deemed necessary to stipulate the postponement of the effectivity of the Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement for 1 (one) year, which initially on 14 January 2005 to be on 14 January 2006.

ARTICLE 1

To postpone the effectivity of Act Number 2 Year 2004 concerning the Industrial Relations Dispute Settlement (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 6, Supplement to state Gazette of the Republic of Indonesia Number 4356) for 1 (one) year that initially on 14 January 2005 to be on 14 January 2006.

Due to the amendment of Act’s effectivity shall be regulated through an Act which requires long discussion, meanwhile the effectivity of the Act, which is on 14 January 2005, is getting closer, therefore, the postponing of the effectivity of the Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement is stipulated through Government Regulation in Lieu of Act.

II. ARTICLE BY ARTICLE

ARTICLE 1

With this provision, Act Number 2 Year 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement shall be declared to take effect on 14 January 2006.

ARTICLE 2

The Government Regulation in Lieu of Act shall be effective upon the date of its promulgation.

For the cognizance of the public, orders the promulgation of this Government Regulation in Lieu of Act by having it placed on the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Stipulated in Jakarta

On 13 January 2005

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta On 13 January 2005

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DR.HAMID AWALUDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2005 NUMBER 4.

ARTICLE 2

Sufficiently clear.

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4468.